Usaha untuk melanjutkan sosialisasi Pancasila sebagai pilar oleh beberapa person anggota partai politik dan beberapa person yang kebetulan duduk di MPR (yang notabene hari ini sudah bukan Lembaga Tertinggi Negara) merupakan pelanggaran terhadap Amar Keputusan MK yang ditetapkan pada 3 April 2014, yang telah mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara dengan menolak Pancasila sebagai pilar yang diajukan oleh MPR 2009-2014. Mengingat Amar Keputusan MK itu bersifat final dan mengikat bagi seluruh Lembaga Negara dan seluruh Rakyat Indonesia, maka mereka yang tetap mensosialisasikan Pancasila sebagai pilar dapat dikategorikan telah melanggar hukum. Mereka sudah layak untuk diperiksa dan diadili seadil-adilnya. Bila lembaga-lembaga yang seharusnya menegakkan hukum diam, maka tidak menutup kemungkinan pengadilan rakyat akan dapat bergulir sebagai solusi akhirnya. Untuk menghadapi tindakan anarkis ini, maka sudah waktunya TNI segera menyatakan kondisi SOB, Darurat Militer. Inilah sejatinya TNI yang terlahir sebagai Tentara Rakyat yang juga sebagai Tentara Pejuang, bukan sebagai Tentara Profesional yang berharap nyadong recehan dari para cukong dan penguasa yang sudah tidak lagi mengemban AMANAT PENDERITAAN RAKYAT. TEGAKKANLAH SAPTA MARGA DENGAN SEBENAR-BENARNYA! ASHK, PETA.

(Agus Salim Harimurti Kodri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

anakgonggo distributor tiket online melayani pembelian dan pendaftaran tiket online MMBC. Reservasi 085624446464 Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: