Apakah pemerintahan orba menggunakan UUD 45? Jawabnya iya. Tetapi yang digunakan orba adalah Pasal 2 ayat 1. Apa ini artinya? Artinya, secara sistem UUD 45 tidak jalan, karena Pasal 2 ayat 1 adalah ‘semantec error’ dari sistem UUD 45 (lihat gambar Sistem UUD 45 di bawah). Artinya, selama orba berkuasa hampir seluruh Bangsa Indonesia tidak menyadari bahwa pemerintahan orba dijalankan dengan mendasarkan kepada UUDs 50 sebagai konstitusi negara RI, bukan UUD 45. Ini namanya NRI sebagai negara demokrasi, bukan NKRI sebagai negara kebangsaan.Sehingga, Pancasila dijadikan alat kekuasaan, bukan sebagai dasar negara atau bahkan bukan sebagai dasarnya Indonesia merdeka. Pengubahan perayaan 17 Agustus dari Dirgahayu Kemerdekaan BANGSA INDONESIA menjadi HARI ULANG TAHUN RI (HUT-RI) pada 17 Agustus 1972, karena di dalam Preambule UUDs 50 dinyatakan, “…pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Republik Indonesia dibentuk.” Manifesto politik RI yang dibacakan oleh Bung Karno, Presiden RI, pada tanggal 17 Agustus 1959 sebagai GBHN tidak digunakan. Adanya TAP MPRS XXV menunjukkan bahwa seakan-akan NKRI terbangun dari Negaranya dibentuk terlebih dahulu, baru kemudian Bangsanya dilahirkan. Sehingga perubahan UUD 45 yang disahkan pada tahun 2002 adalah bentuk penyempurnaan UUDs 50. Paripurnalah Negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Ini artinya Negara Republik Indonesia (NRI) lah yang dibangun sekarang, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kebangsaan. Oleh karenanya, Preambule UUD 45 sudah pasti tidak akan dijalankan oleh pemerintah RI yang sekarang, yaitu yang didasarkan kepada UUD 2002 (UUD 1945 yang dirusak dan diubah untuk kesempurnaan UUDs 50 yang telah dilakukan oleh MPR 1999-2004). ASHK, PETA.

(Agus Salim Harimurti Kodri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: