Berdasarkan Lintasan Kebenaran Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia, MPR bisa menetapkan UUD dan GBHN, karena MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara.

Setelah UUD 1945 diamandemen, khususnya diubahnya klausul pasal 1 ayat 2, MPR sudah bukan lagi Lembaga Tertinggi Negara. Artinya MPR ini sudah tidak sah lagi untuk menetapkan UUD dan GBHN.

Arti yang hakiki adalah bahwa MPR tidak dapat mengesahkan UUD 1945 hasil amandemen. Oleh karenanya, Bangsa Indonesia dan NKRI harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli!

Jadi sejak tahun 2002, Bangsa Indonesia tidak memiliki legitimasi menjalankan kehidupan NKRI atau sudah hidup tanpa NKRI. ASHK, PETA.
(Agus Salim Harimurti Kodri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: