1. PANCASILA, yang meletakkan kebenaran hukum alam sebagai suatu kebenaran yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga, akan menjadi dasar Rakyat Indonesia untuk membangun aturan-aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia dan NKRI secara seimbang jauh dari sifat-sifat dominatif, kooptatif, dan eksploitatif. Agus Salim Harimurti Kodri, Kepala GARDU BESAR PEJUANG TANPA AKHIR (PETA).
2. PANCASILA sebagai Dasar Indonesia Merdeka (berperanan sebagai batuan segar) tempat berdirinya pondasi NKRI yang akan menentukan daya dukung lingkungan atas bentuk bangunan NKRI yang tegak berdiri di atasnya. Maknanya, Pancasila akan menjadi sifat Bangsa Indonesia di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan selalu menjaga keseimbangan lingkungan hidupnya dengan menggunakan prinsip mendekatkan kebenaran relatif (dari proses ikhtiar di dalam melaksanakan pembangunan) kepada kebenaran absolutnya, sebagai ketetapan batas ambang daya dukung lingkungannya yang tidak boleh dilanggar sebagai ketetapan hukum alam yang berlaku. Agus Salim Harimurti Kodri, Kepala GARDU BESAR PEJUANG TANPA AKHIR (PETA).
3. PANCASILA, sebagai sifat bangsa, menekankan dan mengamanatkan Bangsa Indonesia dan NKRI untuk selalu menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai cerminan berlakunya hukum alam terhadap Pancasila dalam wujudnya sebagai ‘unubiquitous factor’ dan ‘ubiquitous factor’. Disinilah, Pancasila akan menjadi “sumber dari segala sumber hukum” NKRI untuk menjadikan cita-cita Bangsa Indonesia terlahir, “Kehendak untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Rakyat Indonesia”, menjadi kenyataan dengan kehidupan “Bhineka Tunggal Ika” yang semakin kokoh dan solid. Agus Salim Harimurti Kodri, Kepala GARDU BESAR PEJUANG TANPA AKHIR (PETA).
4. PANCASILA sebagai “sumber dari segala sumber hukum di Indonesia” tidak hanya telah membawa dan mengarahkan logika berfikir kehidupan Bangsa Indonesia dan NKRI untuk berangkat dari kebenaran hukum alam yang bersifat pasti, tetap, dan telah diterima kebenarannya oleh siapapun juga, tetapi juga telah menyadarkan bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh para pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang ditetapkan sebagai hukum (norma) itu masih mengandung sifat-sifat yang tidak pasti, masih mengandung hal-hal yang memungkinan adanya ruang untuk bisa berubah (tidak tetap), dan kemungkinan kebenarannya pun belum tentu bisa diterima oleh siapapun juga secara paripurna (perlunya yudisial review). Disinilah betapa pentingnya untuk melakukan proses umpan balik (kaji ulang) dari kebenaran aturan-aturan yang dibuat dan ditetapkan sebagai hukum terhadap keberadaan kebenaran hukum alam yang berlaku di negeri (wilayah)-nya agar didapat suatu keputusan hukum yang mengandung kepastian hukum yang solid yang menjunjung tinggi kebenaran yang hakiki, yaitu tegaknya cita-cita Bangsa Indonesia terlahir. Artinya, cita-cita Bangsa Indonesia terlahir harus menjadi satu-satunya acuan kebenaran yang akan selalu menjadi dan selalu harus didekati oleh setiap pembuat dan pelaksana peraturan dan perundang-undangan yang akan dipersiapkan dan telah disahkan sebagai hukum. Karena dari seluruh perbedaan-perbedaan yang ada yang Rakyat Indonesia miliki itu, semuanya akan bermuara menjadi satu di dalam cita-cita Bangsa Indonesia terlahir dan tujuan NKRI dibentuk. Disinilah akhirnya Pancasila akan menjadi keyakinan standar Rakyat Indonesia di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia dan NKRI. Agus Salim Harimurti Kodri, Kepala GARDU BESAR PEJUANG TANPA AKHIR (PETA).
5. PANCASILA, sebagai keyakinan standar Rakyat Indonesia di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan makna bahwa cita-cita Bangsa Indonesia terlahir dan tujuan NKRI dibentuk (kehendak untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Rakyat Indonesia) tidak hanya memberikan landasan pemikiran kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk hidup dan berpenghidupan sebatas pemenuhan kebutuhan materi (duniawi) semata (kemakmuran dan kesejahteraan), tetapi juga memberikan landasan pemikiran akan pentingnya pemenuhan kebutuhan yang bersifat non materi (Illahiah) sebagai bentuk pencapaian kehidupan yang paripurna dan sebagai acuan dasar keseimbangan ditetapkan (keadilan dan keadaban). Hal ini didorong oleh adanya pemikiran atas kehendak Rakyat Indonesia untuk membangun kehidupan Bangsa Indonesia dan NKRI yang berkesinambungan dari generasi-generasi terdahulu ke generasi-generasi berikutnya yang mengandung adanya perbedaan makna pencapaian kebenaran (kebenaran relatif) untuk setiap generasi dikarenakan adanya perbedaan kadar kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan (Sila II, Sila II, dan Sila IV Pancasila) dengan selalu menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan penghidupannya dengan benar dan baik sebagai usaha menjaga kebenaran ketetapan hukum alam yang bersifat konstan (pasti, tetap, dan kebenarannya diterima oleh siapapun juga) yang disebut mengandung makna kebenaran absolut (Sila I Pancasila). Adapun pergeseran jarak antara kebenaran yang dicapai secara relatif oleh setiap generasi terhadap kebenaran absolutnya yang bersifat konstan mengindikasikan tingkat terealisasikannya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia (Sila V Pancasila). Artinya, semakin terealisir keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia semakin terangkat harkat dan martabat hidup Rakyat Indonesia. Disinilah dikatakan bahwa terangkatnya harkat dan martabat hidup Rakyat Indonesia akan menjadi kenyataan jika dan hanya jika Pancasila secara terus menerus dibangun (perangkat lunak dan perangkat kerasnya) secara berkesinambungan sesuai tuntutan zaman melalui proses-proses: pembelajaran, penelaahan, dan pemahaman; pengkajian dan penerapan; dan pembangunan, pengembangan, dan pelaksanaannya secara benar dan baik oleh seluruh Rakyat Indonesia, terutama oleh para pemimpin-pemimpinnya dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan terus berjenjang ke atas hingga tingkat nasional. Dengan perkataan lain, Pancasila, sebagai keyakinan standar, memberikan makna yang nyata kepada seluruh Rakyat Indonesia bahwa kehidupan Rakyat Indonesia meyakini adanya kebenaran absolut (yang kebenarannya bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga) yang akan didekati oleh kebenaran relatif sebagai pencapaian pelaksanaan usaha pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana jarak antara dua kebenaran tersebut mengindikasikan tingkat terealisasinya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, yang mencerminkan kondisi terangkat harkat dan martabat hidup Rakyat Indonesia. Akhirnya, karena Pancasila adalah keyakinan standar Rakyat Indonesia di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia dan NKRI, maka Pancasila akan menjadi falsafah bangsa Bangsa Indonesia. Jadi, falsafah bangsa adalah keyakinan standar dari pandangan hidup suatu bangsa yang distandarkan dari berbagai keyakinan-keyakinan yang ada oleh hukum yang besifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga. Agus Salim Harimurti Kodri, Kepala GARDU BESAR PEJUANG TANPA AKHIR (PETA).

6. PANCASILA, sebagai falsafah bangsa (Bangsa Indonesia) di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan suatu bentuk kesepakatan Rakyat Indonesia yang memiliki perbedaan latar belakang budaya dan keyakinan yang berbeda-beda bersepakat untuk bersatu menjadi satu bangsa, Bangsa Indonesia, dengan didasarkan pada cita-cita yang sama, yaitu “Berkehendak untuk mengangkat harkat dan martabat hidup kaum pribumi.” Inilah kondisi dan bentuk yang disebut sebagai “Bhineka Tunggal Ika.” Siapakah yang disebut kaum pribumi? Kaum pribumi adalah kaum yang terlibat di dalam melahirkan pernyataan “Sumpah Pemuda” yang berkelompok di dalam yong-yong kepribumian dan yong keagamaan sebagai awal terlahirnya Bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Mereka terdiri dari Orang-Orang Indonesia Asli (OIA) dan Bangsa-Bangsa lain yang sudah tinggal, menetap, dan beranak-pinak di negeri ini (Indonesia) sebelum Negara Republik Indonesia dibentuk. Orang-Orang Indonesia Asli adalah merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki keterikatan dengan asal muasal tanah leluhur dan wilayah dimana leluhur mereka hidup dan terikat kuat dengan hukum adat dan budaya leluhur nya dari suku-suku yang ada dan hidup di dalam wilayah Indonesia. Sedangkan, Bangsa-Bangsa lain adalah sekumpulan manusia yang telah hidup, menetap, dan beranak-pinak di wilayah Indonesia yang memiliki ikatan kuat dengan budaya dan keyakinan leluhurnya yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Saya tegaskan kembali bahwa kaum pribumi (Rakyat Indonesia) adalah mereka yang terdiri dari OIA dan Bangsa-Bangsa lain yang telah hidup di wilayah Indonesia sebelum Negara Republik Indonesia dibentuk. Mereka (kaum pribumi) telah melahirkan Bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi, falsafah bangsa (Bangsa Indonesia) di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara adalah “Berkehendak untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Rakyat Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dengan tetap melestarikan perbedaan latar belakang kebudayaan dan keyakinan yang ada sebagai aset bangsa.” Disinilah akhirnya falsafah bangsa (Bangsa Indonesia) akan menjadi landasan idiil Negara Republik Indonesia. Agus Salim Harimurti Kodri, Kepala GARDU BESAR PEJUANG TANPA AKHIR (PETA).

7. PANCASILA, sebagai landasaan idiil Negara Republik Indonesia, menunjukkan bahwa Sila I, KeTuhanan Yang Maha Esa, secara prinsip menunjukkan bahwa manusia hidup itu tidak akan terlepas dari kodratnya untuk melakukan hubungan horizontal (hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan hidupnya) dan hubungan vertikal (hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta) baik yang akan terjadi secara berurutan maupun yang akan terjadi secara bersamaan. Bila hubungan secara horizontal dan hubungan secara vertikal itu terjadi secara bersamaan, kondisi inilah yang disebut bahwa manusia sedang menetapkan niat atas suatu pekerjaan yang akan mulai dikerjakan. Dengan bahasa lainnya, setiap manusia baik secara kelompok maupun secara individu harus menetapkan niat untuk mengawali proses ikhtiarnya. Niat yang ditetapkan hanya karena Allah semata akan menentukan kesempurnaan atas hasil pekerjaan yang dikerjakan. Secara grafik, hasil yang sempurna ini ditunjukkan oleh adanya garis resultante yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu horizontalnya sebagai lintasan proses ikhtiar yang telah dikerjakan. Besaran sumbu horizontal sebagai proses ikhtiar yang telah dikerjakan akan menentukan dan, akhirnya, akan memiliki besaran yang sama pada sumbu vertikalnya yang memaknakan ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Maknanya, ketetapan Allah ,Tuhan Yang Maha Esa, akan berlaku dan mengikuti niat dari pekerjaan yang diikhtiarkan dan dikerjakan secara ikhlas (semata-mata hanya karena Allah). Disinilah betapa pentingnya peranan para pemimpin bangsa yang duduk di dalam lembaga Negara untuk memahami cita-cita Bangsa Indonesia terlahir dan NKRI dibentuk sebagai niat awalnya yang harus ditegakkan dan dilaksanakan secara ikhlas agar menjadi kenyataan. Kondisi ini hanya dapat direalisasikan oleh para pemimpin yang terpilih dari manusia yang adil dan beradab (Sila II), yaitu manusia Indonesia yang menyadari dan memahami adanya perbedaan yang akan menjadi suatu kekuatan di dalam mencapai tujuan bersama, “Terangkatnya harkat dan martabat hidup Rakyat Indonesia.” Peranan gotong royong dari lembaga bangsa dan lembaga-lembaga negara sebagai sebuah sikap dan kesadaran bersama dari seluruh Bangsa Indonesia untuk merealisasikan cita-cita tersebut adalah kunci dari keberhasilan yang akan dicapai. Disinilah akhirnya Bangsa Indonesia, sebagai pondasi NKRI, harus mempertahankan persatuan Indonesia (Sila III) di bawah para pemimpinnya yang memahami Pancasila secara utuh yang tidak tersekat oleh sentimen-sentimen keagamaan, kedaerahan (kesukuan), dan faham-faham (isme) yang ada dengan perangkat-perangkat organisasi-organisasinya baik secara nyata maupun secara terselubung untuk bermufakat membentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia melalui proses musyawarah di dalam memilih para pemimpin dan wakil-wakil rakyatnya. Sehingga, sikap keberpihakan untuk membangun kehidupan Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh hikmat (ilmu) kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Sila IV) akan secara nyata berangkat dari pembangunan instalasi-instalasi rakyat yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan dan penghidupan mereka. Disinilah tampak secara jelas betapa pentingnya pembangunan lumbung-lumbung untuk mendukung kehidupan dan penghidupan rakyat yang terbangun secara kokoh dan terikat kuat dengan Sistem Tanah Adat dari masing-masing suku dan adat yang ada di seluruh Indonesia untuk segera terealisirnya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia (Sila V). Akhirnya, Pancasila akan menjadi sikap keberpihakan Rakyat Indonesia di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia dan NKRI. Agus Salim Harimurti Kodri, Kepala GARDU BESAR PEJUANG TANPA AKHIR (PETA).
(Agus Salim Harimurti Kodri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: