KONSENSUS NASIONAL
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT KEMBALI KEPADA PANCASILA DAN UUD 1945 NASKAH ASLI
DI GEDUNG INDONESIA MENGGUGAT, BANDUNG, JAWA BARAT

Ditulis oleh:
Agus Salim Harimurti Kodri
Dipersembahkan kepada:
Prof. Dr. Santoso Sosro Hamijoyo, MSc.

GARDUBESAR
LEMBAGA PENYELAMAT BANGSA PEJUANG TANPA AKHIR (PETA)
Jakarta, INDONESIA
2015

PENDAHULUAN
Perjalanan kehidupan manusia, yang berkuasa dan yang kuat akan selalu cenderung menindas dan menjajah rakyatnya yang lemah. Disinilah awal terjadinya perbudakan. Raja Sri Erlangga menghapuskan perbudakan pada kisaran tahun 1020-1042. Sedangkan, Raja John di Inggris mengeluarkan Magna Charta yang menghapuskan perbudakan pada tahun 1215.
Tetapi, Magna Charta di Jawa baru dimulai lagi tahun 1222 setelah Raja Sri Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok seorang Akuwu dari Tumapel. Dan telah menghasilkan keturunan ke-empat yang dikenal sebagai Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Perjalanan kekuasaan di negeri ini penuh dengan siasat guling-menggulingkan penguasa, memerintah, berpolitik, dan intrik.
Dekritnya tentang persaudaraan antar kepercayaan dan perbedaan lainnya telah dirumuskan dalam pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389 M.) diterbitkan oleh Mpu Tantular: Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi, Majapahit hancur karena konflik di dalam dan berkembangnya kesultanan islam di pantai utara Jawa. Bangsa kita pernah banyak mengalami perbedaan tajam dan konflik bahkan konflik berdarah untuk memprotes atau bahkan menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa.
Peranan dan pengaruh Belanda yang telah menjadi penguasa wilayah dengan membangun pemerintah yang berkekuatan senjata, menerapkan politik divide et impera, menanam benih-benih perpecahan di kalangan penguasa-penguasa lokal dan penduduk nusantara, melakukan perdagangan monopoli, tanaman paksa (cultuur stelsel) yang membabat habis tanaman milik penduduk, dan bahkan juga melaksanakan genocide telah menjadi pola yang dilaksanakan oleh pemerintahan Negara RI, walaupun sangat jauh dari apa-apa yang telah disurat dan tersirat di dalam Preambule UUD 1945. 
Kolonialisme Belanda yang melaksanakan sistem Ortodox Feodal Kolonialisme secara terencana dan sistematis dengan tidak mentolerir dan bahkan mencegah tumbuh nya orang-orang terjajah yang kaya, pinter, apalagi yang mandiri semakin tampak menjadi apa yang sedang berkembang di dalam kehidupan bangsa dan negara Bangsa Indonesia dewasa ini. Pendidikan yang mahal dewasa ini pun mirip menyerupai pendidikan yang dibangun dalam kerangka ‘etische politiek.’ Perkumpulan dan organisasi masyarakat dicurigai dan diawasi secara ketat oleh intel, yang di zaman Belanda dilakukan oleh P.I.D (Politieke Inlichtingen Dienst).
Sebagaimana kita ketahui, tujuan kolonialisme ialah supaya penduduk tetap terpecah-belah, bodoh, melarat dan berpenyakitan serta kelaparan, diperparah dengan pajak, suap, upeti yang jalan terus tiada kendornya. Kondisi ini semakin terasa dirasakan perkembangannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia. Akhirnya, oposisi dan konflik tersamar dan terbuka terus berkembang marak di banyak wilayah NKRI dewasa ini. 
Jadi sejarah kehidupan bangsa kita memang marak dan sarat dengan pola-pola kolonialisme yang jelas mengajarkan kepada kehidupan bangsa kita yang kehidupan masyarakatnya tidak sepi dari pertentangan, konflik dan bahkan konflik berdarah pun terjadi (lihat beberapa kejadian yang terjadi perbedaan dan konflik di dalam partai-partai politik, Golkar misalnya belakangan ini).

PERJUANGAN KEBANGSAAN DAN KERAKYATAN
Kita perlu waspada diri belajar pandai mengelola perbedaan dan menyelesaikan konflik jangan sampai merana, merusak perdamaian sosial, keamanan dan ketenteraman umum, terutama demi persatuan dan keguyuban masyarakat. Lumbung sebagai cermin budaya leluhur bangsa kita adalah tempat masyarakat berkumpul meredam pertentangan/perbedaan dan konflik melalui proses Musyawarah untuk Mufakat Berjenjang Keatas secara berkesinambungan sebagai metoda yang selaras dengan jatidiri bangsa di dalam memecahkan permasalahan dan masalah kehidupan kebangsaan dan kerakyatan yang nampaknya harus segera dibangun di waktu yang akan datang.
Bila kita kaji sejarah kebangsaan Indonesia tampak bahwa kegelisahan dan kecemasan akan aspirasi kebebasan yang akhirnya mencapai klimaksnya adalah berupa tekad persatuan pemuda pada tahun 1928. Tekad persatuan ini sangat dijiwai oleh spirit Bhineka Tunggal Ika, yang akhirnya dapat disebut sebagai spirit Kebangsaan Indonesia. 
Sumpah Pemuda merupakan sumpah prasetya, yaitu komitmen menjadikan satu tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa sumpah ‘prasetya’ itu adalah sumpah mati, janji yang tidak boleh dipungkiri, tidak boleh ditarik kembali, dan pelaksanaannya tak dapat ditawar-tawar atau ditunda-tunda. Dari Sumpah Pemuda sebagai sumpah prasetya ini lahirlah Bangsa Indonesia pada 28 Oktober 1928.
Sehingga, proklamasi tgl 17 Agustus 1945 yang diumumkan oleh Soekarno-Hatta itu disebutkan atas nama bangsa Indonesia. Jadi penduduk Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia sudah ada sebelum proklamasi dan sebelum pemerintahan Negara RI dibentuk.
Bangsa Indonesia yang menyatakan diri merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 itu juga sudah mempersiapkan diri memiliki landasan filsafat (philosophische grondslag, philosophical foundation) dalam menjalani hidup berkebangsaan Pancasila. 
Disinilah Bung Karno menyatakan Pancasila dalam konteks membangun Dasarnya Indonesia Merdeka, yang akhirnya ditetapkan juga sebagai dasar Negara berdasarkan ucapan Bung Karno pada 1 Juni 1945.
Pancasila inilah yang kita mufakati, kita sepakati dengan kesadaran hati nurani dan alam pikiran dan penalaran dalam hidup dan menghidupi kebangsaan dan kerakyatan Indonesia.
Jenis penyelenggaraan rumah tangga atau tata negara (staats inrichting) apapun yang kita sepakati dalam wacana, teori maupun praktek untuk dipilih tidak boleh berbeda apalagi mengingkari landasan filsafah Pancasila dan semangat yang menjiwai makna setiap dari semua sila. Jika tidak, berarti mengkhianati kesadaraan hati nurani dan suasana kebatinan serta kesadaran pikiran para pejuang pemula dan pendiri negara Indonesia.

KEPEMIMPINAN KEBANGSAAN INDONESIA DALAM NKRI
Negara kita menurut pengertian pembukaan UUD 1945 menghendaki persatuan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, juga hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 
Jadi kepemimpinan yang dari awal kita pilih ialah bukan kepemimpinan tunggal (otokrasi) yang memiliki kekuasaan atau pengaruh luar biasa, bukan pula kepemimpinan tunggal dengan kerabat dan kroninya karena keturunan (aristokrasi, kerajaan), juga bukan kepemimpinan sekelompok orang, atau kelompok keluarga kaya raya (oligarki). Kondisi inilah yang sedang terjadi dewasa ini.
Para pejuang pemula dan pendiri negara tidak menyebutkan otokrasi, aristokrasi, oligarki, bahkan tidak menyebutkan demokrasi, melainkan justru kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
Maknanya di sini jelas, bahwa meskipun rakyat berdaulat namun tidak boleh sembarangan atau asal-asalan menggunakan kedaulatannya. Sebagai misal apa yang terjadi dewasa ini adalah melalui “proses demokrasi dengan penetapan jumlah suara terbanyak” telah menunjukkan kecenderungan adanya pemimpin yang tanpa tanggung-jawab sosial, moral dan etik, dan yang telah mengingkari tujuan dan cara-cara utama di dalam membangun, melaksanakan, dan mengelola kehidupan Kebangsaan Indonesia dan Tatanan Sistem NKRI.
Sehingga, norma-norma kepantasan, kepatutan, dan kehormatan tidak lagi digunakan menjadi dasar di dalam merekrut para calon-calon pemimpin untuk membangun kepemimpinan bangsa dan negara! 
Akhirnya, mereka yang telah diangkat menjadi pemimpin tidak berkomitmen untuk bekerja dan berkarya seperti apa yang telah disurat dan tersirat di dalam Preambule UUD 1945 sebagai apa yang dapat kita sebut sebagai visi dan misi Negara Indonesia, NKRI, dibentuk. Lebih jauh lagi, bahwa kondisi seperti ini terjadi dikarenakan Tatanan Sistem NKRI yang sudah dirombak dan diubah terlebih dahulu tidak sesuai dengan Lintasan Kebenaran Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia. 
Seharusnya, Pemimpin dan Pimpinan NKRI harus kuat, berani, tegas, berpendirian teguh (konsekuen, consistent) pada visi, misi dan tujuan yang diembannya sesuai dengan yang disurat dan tersirat di dalam Preambule UUD 1945. Maknanya, Pemerintah Negara RI jangan memble dan lelet, apa lagi melakukan politik pembiaran.

NEGARA KEBANGSAAN vs NEGARA DEMOKRASI
Bung Karno menyatakan bahwa Negara Kesatuan adalah Negara kebangsaan (TUBAPI, MPRS, 1963, hal. 422). Maknanya bahwa NKRI adalah bukan negara demokrasi. Berdasarkan Lintasan Kebenaran Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia bahwa NKRI terbangun dari Bangsa dilahirkan terlebih dahulu, baru kemudian Negara dibentuk. Tatanan sistem NKRI sebagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah unique (satu-satunya) di dunia. 
Sementara, di dalam salah satu dialognya, Aristoteles menyebutkan adanya ‘empat bentuk-bentuk utama tata penyelenggaraan negara yang buruk’ (de vier hoofdvormen van slechte staatsinrichting). Keempatnya yang buruk itu menurutnya ialah: Timocratie, Oligarchi, Democratie dan Tirannie.( M.L Bodlaender, POLITEIA, Amsterdam, MCMLVI. Hlm 60-73).
Timokrasi adalah bentuk tata penyelenggaraan negara yang berdasarkan nafsu kekuasaan gila hormat (eerzucht). Yang menarik, demokrasi juga dikritik oleh Aristoteles, mungkin waktu itu demokrasi di Yunani belum berkembang dalam praktek-praktek yang sangat multiplex seperti yang kita ketahui dalam abad 20 dan 21.
Yang mengganggu Aristoteles ialah adanya gejala kebebasan individu dan kelompok-kelompok tertentu yang bisa saja seenaknya mau melaksanakan atau menolak peraturan perundangan yang ada dalam masyarakat, bahkan secara sadar atau sengaja dan lihai dengan “kekuasaan suara terbanyak” (mayoritas) membuat peraturan perundangan justru untuk memperkuat golongannya sendiri demi timokrasi, otokrasi dan atau oligarki.
Yang lebih menarik lagi dari dialog itu ialah terjadinya pergeseran atau perubahan secara senyap (tanpa rama-ramai, diam-diam, geruisloos) dari satu bentuk tata penyelenggaraan negara yang satu ke yang lain, misalnya dari oligarki ke demokrasi dan sebaliknya dari demokrasi bergeser ke aristokrasi baru atau timokrasi, meskipun dalam kenyataannya tidak terjadi perubahan apapun bagi hukum, keadilan dan kesejahteraan rakyat umumnya.
Pergeseran tata penyelenggaraan negara seperti yang disinyalir Aristoteles bisa saja terjadi di abad 21, meskipun secara resmi atau formal masih memakai etiket lama. Di negeri ini misalnya sudah cukup lama dikonstatir maraknya faham dan praktek oligarki. Atau sistem pemerintahan yang menamakan diri sistem presidensial lalu secara senyap menjadi parlementer.
Sebagian pimpinan partai politik dalam satuan partai maupun di parlemen dan juga di eksekutif secara sembunyi (atau secara terbuka setelah ketahuan), bagaikan berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan materi, dan kekuasaan kelompoknya. 
Oligarki, dalam semangat maupun realitas sudah membudaya di negeri ini seolah-olah di bawah kendali partai-partai politik.
Pantaslah kalau dalam masyarakat sudah ada semacam pandangan kolektif bahwa kabinet dengan menteri-menterinya adalah kabinet partai politik, parlemen adalah parlemen yang bukan mewakili kedaulatan rakyat atau berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh masyarakat , tetapi demi kekuasaan partai politik.
Sangat menyedihkan, bahwa kini akhirnya dikhawatirkan bukan Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Keuangan yang maha kuasa.
Tujuan utama kesejahteraan bagi seluruh rakyat terbengkalai, korupsi makin marak, kemelaratan, kebodohan dan kepenyakitan masih jadi derita nyata kebanyakan rakyat. Perdamaian sosial masih jadi impian indah, sebaliknya demonstrasi dan konflik dengan tindak kekerasan terus bergulir setiap hari menjadi mimpi buruk (nightmare) yang datang menghantui setiap saat. Dugaan Aristoteles ribuan tahun lalu bahwa kejelekan tata penyelenggaraan demokrasi itu masih benar adanya.
Terlebih lagi, demokrasi yang berlandaskan individualisme dan liberalisme membenarkan negara lain jadi terpecah, Korea Selatan dan Utara, Vietnam juga mau dipecah namun akhirnyas gagal. Irak dihancurkan politik dan peradabannya, namun upaya penghapusan Afghanistan akhirnya “kena batunya.” 
Kondisi isu Balkanisasi untuk Indonesia pun sempat terdengar akan terjadi di Indonesia, khususnya menjelang Pemilu 2014, sejak menjalankan demokrasi yang berlandaskan individualisme dan liberalisme. Ironis!
Mengapa praktek kehidupan “demokrasi” yang dicanangkan dengan gegap gempita oleh para pengawal dan pelopor rezim Orde Reformasi tampaknya makin hari makin kacau balau bahkan dikhawatirkan sudah mendekati jurang kegagalan, tidak hanya kegagalan “reformasi” tetapi kita khawatir juga kegagalan bernegara.
Inilah bukti bahwa definisi demokrasi yang sebenarnya adalah tindakan anarkis secara sistemik. Sehingga, penerapannya untuk NKRI sebagai Negara Kebangsaan adalah tidak tepat. Sehingga, bila diterapkan akan semakin menghancurkan Persatuan Indonesia yang menyebabkan kedaulatan rakyat akan pupus.
Demikian mahalnya harga yang harus dibayar akibat dilaksanakannya “demokrasi reformistis” yang terlebih-lebih bebas tanpa visi dan kendali moral serta miskin tatakrama.

DAMPAK NKRI DIJADIKAN NEGARA DEMOKRASI
Sejak dilaksanakannya demokrasi pasca 1998, gejala timotis (gila hormat, serakah) sudah jadi budaya baru dengan sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif yang sekonyong-konyong menyandang gelar akademik yang mentereng yang tidak selalu jelas bagi publik dari mana dan dengan cara bagaimana diperolehnya.
Sejumlah intelektual yang pindah “profesi” jadi politisi, kalau perlu melaksanakan siasat bajing loncat dari partai satu ke partai lainnya. Memang harus diakui bahwa keanggotaan legislatif kini menjadi mata pencaharian dengan gaji dan fasilitas yang cukup menggiurkan. 
Badan legislatif dipenuhi, dan sengaja ingin dipenuhi oleh sejumlah tenaga yang miskin pengalaman perjuangan politik, politik kebangsaan dan kerakyatan, tetapi dianggap memiliki popularitas yang dianggap merupakan aset yang lebih penting dari pada sikap pejuang dan profesionalisme.
Maka, penerapan demokrasi untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah bergeser secara “natural’ ke sistem timotik dan oligarkik. Bahkan banyak tokoh telah menjadi “celebrity” yang bersantai-ria dengan wajah tanpa sesal dan malu di media massa walaupun mereka itu sudah diketahui publik sebagai gembong KKN atau pelaku pelanggaran norma tata susila, korupsi dan pezinah misalnya. Kondisi ini boleh jadi akan menjadi bahan percontohan dan pendidikan yang terserap secara tidak sadar oleh publik (unconscious education).
Hari ini yang dianggap penting dan mendesak di Indonesia hanyalah menang dalam pemilu, menduduki kursi DPR dengan cara “habis-habisan” (at all cost). Apa yang dikatakan sebagai “Demokrasi” ala “reformasi” bergeser jadi demokrasi pencitraan dan popularitas bagi para pelakunya, bukan lagi demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Dulu, apa yang katanya Orde Baru (otokratik) pemilih dipaksa memilih Golkar, sekarang dalam apa yang katanya Orde Reformasi ( individualistik-liberal) pemilih dipaksa memilih calon yang uang “politiknya” paling besar (Oligarki).
Artinya, Demokrasi ala individualisme dan liberalisme ciptaan politik “reformistis” sudah berakar, berbunga dan berbuah di negeri kita ini, dan telah melupakan misi sakral proklamasi. 
Lahirlah dinasti “aristokrat-aristokrat” dan “tiran-tiran” baru yang diciptakan oleh apa yang disebut Aristoteles empat tata pemerintahan yang buruk, yaitu timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani.
Wewenang legislatif untuk menentukan kedudukan dan jabatan-jabatan eksekutif telah menebar beni-benih politisasi dalam sistem birokrasi pemerintahan, termasuk peradilan dan keamanan, dengan akibat terciptanya pemberantasan KKN secara setengah hati.

PERLUNYA KONSENSUS NASIONAL 
Konsensus adalah hasil musyawarah untuk mufakat yang dapat diterima (akseptabel) bagi semuanya. (baca Stephen W. Littlejohn dan Katy Dominici: COMMUNICATION, CONFLICT, AND THE MANAGEMENT OF DIFFERENCE, halaman 200-202, Waveland Press, Longgrove ILL., 2007). Konsensus berbeda sama sekali dari Aklamasi. Aklamasi adalah cara mengambil keputusan ala massa aksi dari jenis “amuk-amukan,” yang terlalu amat antusias dan tidak memiliki visi dan misi yang rasional. 
Mutu dan “kesehatan mental” musyawarah untuk mufakat kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 naskah asli tergantung dari orang-orang yang duduk dalam ‘Perwakilan.’ Maka, kita harus kembali pada tatanan pemerintahan Kedaulatan Rakyat, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. 
Organisasi formal akan duduk dalam bentuk perwakilan, tetapi bukan satu-satunya. Perlu dimasukkan unsur-unsur Golongan demi memperoleh wakil-wakil yang benar-benar lebih adil dan realistik. Disinilah proses Musyawarah untuk Mufakat memerlukan “revolusi”, revolusi dalam mind set bangsa kita yang sudah melenceng jauh dari tekad dan kesepakatan asli para pejuang pemula dan pendiri negara kita.

(Agus Salim Harimurti Kodri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: